HET Bersifat Mutlak: "Kesepakatan Desa" Diduga Melanggar Aturan Pemerintah, Petani Dirugikan Ratusan Juta di Dairi
SIDIKALANG, 26 Oktober 2026 — Kasus dugaan pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bangun I, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, menegaskan satu hal penting: Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Pemerintah bersifat mutlak dan mengikat secara nasional. Tidak ada kesepakatan di tingkat desa yang boleh mengubah atau menyimpang dari ketentuan tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025, Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi ditetapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Pupuk Urea dijual paling tinggi Rp90.000 per sak, sedangkan NPK Phonska paling tinggi Rp92.000 per sak. Ketentuan ini berlaku mengikat tanpa pengecualian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kronologi bermula dari pihak penyalur resmi UD. Sittong Putra Tugal yang membawahi 15 Kelompok Tani di Desa Bangun I. Kios ini awalnya memberitahukan kepada para petani bahwa pupuk akan dijual sedikit di atas harga ketetapan pemerintah. Pihak kios menyebutkan NPK Phonska dijual Rp99.000 per sak dan Urea dijual Rp97.000 per sak. Ketika ditanya alasannya, pihak kios menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan yang dilakukan di Kantor Desa, serta telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Bangun I.
Pihak Pemerintah Desa kemudian mengonfirmasi adanya pembahasan tersebut, namun di sisi lain mengakui bahwa harga yang sebenarnya dibayarkan oleh para petani di lapangan ternyata jauh lebih tinggi dari yang disampaikan oleh pihak kios. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, harga jual ril yang harus dibayarkan petani mencapai Rp130.000 per sak untuk kedua jenis pupuk. Angka ini jauh melampaui angka yang disebut dalam kesepakatan maupun ketentuan pemerintah. Selisih harga yang dipungut di atas HET resmi mencapai Rp40.000 per sak.
Praktik ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para petani. Dengan asumsi selisih harga Rp40.000 per sak, kerugian yang dialami oleh puluhan petani yang tergabung dalam 15 Kelompok Tani diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah sejak Januari hingga Oktober 2026.
Atas dasar fakta tersebut, pada Senin, 26 Oktober 2026, Insan Banurea selaku Kepala Perwakilan PT Spirit Revolusi Media Nusantara mengajukan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Unit Pidsus Polres Dairi dengan nomor 0100/JRN/SPRDTR/LP-DMS/PPS/X/2026. Laporan telah resmi diterima dan dilengkapi dengan dua berkas rekaman audio yang berisi keterangan terpisah dari pihak pemerintah desa maupun pihak kios penyalur.
Pelapor meminta pihak kepolisian memeriksa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan kesepakatan kenaikan harga tersebut, memanggil pihak pengelola UD. Sittong Putra Tugal serta Kepala Desa Bangun I untuk mengklarifikasi keterlibatan masing-masing, serta memanggil Petugas Penyuluh Lapangan guna menjelaskan pengawasan yang telah dilakukan selama ini. Pelapor juga meminta pemeriksaan terhadap administrasi penjualan, nota penyaluran, stok barang, serta daftar penerima pupuk di kios tersebut. Jika ditemukan bukti pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat diminta untuk diproses secara hukum.
Pelapor menegaskan bahwa harga subsidi adalah hak rakyat dan ketentuan pemerintah tidak boleh digantikan oleh kesepakatan sepihak. Semua pihak wajib mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga keadilan dan melindungi kesejahteraan para petani di Kabupaten Dairi.( TIM)